Koperasi Merah Putih Sentuh Bandung Barat: Desa Cilame Jadi Model Pembangunan Gerai Koperasi Nasional
Bandung Barat, Jum'at 17/09/2025. – Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menjadi saksi dimulainya gerakan nasional Koperasi Merah Putih dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gerai koperasi, jumat Acara ini menandai langkah awal dari target ambisius pemerintah untuk membangun 80.000 gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Acara groundbreaking dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Camat Ngamprah Agnes Virgaty, yang menyampaikan rasa hormat atas dipilihnya Desa Cilame sebagai lokus dimulainya proyek strategis nasional ini. Turut hadir Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Kosasih beserta staf, Dandim Cimahi, perwakilan Kapolda Jawa Barat, Kapolres Cimahi AKBP Niko, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail, Sekda Bandung Barat Ade Zakir, Ketua DPRD Bandung Barat H. Muhamd Mahdi, Kapolsek AKP Kusmawan, Danramil Padalarang Mayor Infantri Aang Purtoni, Camat Padalarang Agus Achmad Setiawan, dan Kades Cilame Aas Mohamad Ansor selaku tuan rumah.
Albert Herriza Dati, Manajer Cabang Agrinas Pangan Nusantara Bandung Jawa Barat, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan wujud kerjasama antara Agrinas, TNI, dan masyarakat. Agrinas berperan sebagai pelaksana atas instruksi presiden, dengan Adrinas bertindak sebagai konsultan teknis. Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih ini juga melibatkan warga setempat dalam pelaksanaannya.
“Target kami, satu lokasi gerai Koperasi Merah Putih selesai dalam tiga bulan. Namun, pelaksanaannya akan bertahap sesuai dengan anggaran yang diterima,” ujar Albert. Ia menambahkan, bangunan gerai akan dikelola oleh desa setempat dengan standar yang sama di seluruh Indonesia.
Agnes Virgaty menambahkan, pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Cilame diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Desa-desa lain di seluruh Indonesia juga dapat mengajukan diri untuk program ini, dengan syarat menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi dan akses jalan yang memadai.
Pendanaan proyek ini diatur oleh Kementerian Keuangan, dengan mekanisme penyaluran yang masih dalam proses. Biaya pembangunan satu gerai akan bervariasi antar daerah karena perbedaan harga satuan material dan tenaga kerja.
Petiput Sam/ Imam Gagola
Editor Dony. Arb
.jpg?format=webp)
